ASISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KABUPATEN MAGELANG DALAM RANGKA MENJADIKAN LKM YANG LEGAL DAN PROFESIONAL
Rabu, 6 September 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan fasilitasi pembentukan badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi 21 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima bantuan Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) dan 2 BUMDes.
Dalam asistensi tersebut dilakukan pengecekan data – data pengajuan ijin LKM. Data itu meliputi dokumen surat permohonan, akta pendirian, dokumen keuangan terkini, data pengurus, data pengawas, data anggota pendiri dan kelengkapan dokumen lainnya.
Ari Adi Wibowo dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mengatakan, fasilitasi asistensi perijinan LKM dilakukan bersama OJK Pusat dan OJK Regional III Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Asistensi diikuti 21 LKM dan 2 BUMDes. Harapannya, LKM dan BUMDes tersebut dapat memenuhi legalitas sebagai lembaga keuangan non bank.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang Dra. Siti Zumaroh, MM dalam pembukaan Asistensi Pembentukan Badan Hukum LKM oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Bina Karya mengatakan bahwa agar LKM mengurus perizinan sehingga LKM tersebut berbadan hukum dan Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong agar semua LKM berbadan hukum sesuai dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Sebagai lembaga keuangan non bank, seluruh peserta diminta memanfaatkan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dimasa yang akan datang seluruh LKM di Kabupaten Magelang dapat segera berbadan hukum.