A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

KABUPATEN MAGELANG MENUJU KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM TAHUN 2017

Mujib Asnawi Bagian Hukum

     Kota Mungkid, 12/06/2017,- Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di lingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Magelang, Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang menggelar  Rapat Koordinasi Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017 pada hari Kamis, 08 Juni 2017 bertempat di Ruang Cemerlang Setda Magelang.

      Dalam pengantarnya, Kasubag Bantuan Hukum & HAM Darmawan Joko Susilo, SH menyatakan bahwa “Aksi HAM ini merupakan program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM, sedangkan terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM Pemerintah Kabupaten Magelang sudah 3 Tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM sehingga diharapkan Tahun ini prestasi tersebut  dapat dipertahankan.”

     Berkenaan dengan laporan Aksi HAM, Tahun ini Pemerintah Kabupaten Magelang  sudah menyampaikan laporan aksi HAM  B04 dan selanjutnya laporan B06, B09 dan B12 harus dilaporkan oleh masing-masing SKPD kepada bagian hukum sebagai koordinator kegiatan RANHAM melalui email dan akan dilanjutkan upload pada website sistem pemantauan di Bappenas.


      Rakor RANHAM ini menghadirkan 2 Narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng. Humami, SH Narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah memaparkan Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2017, menurut penjelasannya "Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya Hak atas kesehatan; Hak atas pendidikan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan yang layak; dan Hak atas lingkungan yang berkelanjutan. sedangkan Suryo Hadi, SH dari  Biro Hukum Setda Provinsi Jateng dalam paparannya menjelaskan tentang Matriks Penyusunan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Aksi HAM Kabupaten/Kota. Beliau menambahkan “ukuran keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Daerah antara lain 1). Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif HAM. 2). Tersedianya hasil kajian terhadap produk hukum daerah yang belum berprespektif HAM. 3). Tersedianya rekapitulasi data mengenai kasus pemasungan ODGJ di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. dan 4). Terlaksananya tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM.”

      Dengan kegiatan ini diharapkan petugas pelaporan Aksi HAM di SKPD Kab. Magelang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang HAM serta program RANHAM dan mekanisme pelaporan Aksi HAM Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dengan demikian aparatur SKPD Kab. Magelang khususnya dan masyarakat Kab. Magelang pada umumnya menjadi lebih baik terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.