A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang

Mujib Asnawi Bagian Hukum


Sebuah peraturan daerah menjadi sangat perlu untuk dikaji dan dievaluasi apabila memenuhi kriteria diantaranya adalah usia perda sudah lebih dari 5 (lima) tahun, terbitnya peraturan perundang-undangan baru, terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain baik horizontal maupun vertikal, dan implementasi perda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi saat ini,

Peraturan daerah kabupaten magelang No. 5 Tahun 2008 dilihat secara yuridis sudah terbit peraturan perundang-undangan baru yang perlu dikaji dan dievaluasi apakah masih relevan dengan peraturan baru tersebut.

Oleh sebab itu, Tim Kajian Evaluasi Bagian Hukum Setda Magelang menggelar Konsultasi Publik Penjaringan Data dan Fakta terhadap Perda No. 5 Tahun 2008, di Ruang Cemerlang, dengan harapan bisa mengambil kesimpulan nantinya apakah perda tersebut akan diubah, dicabut diganti dengan perda baru, dicabut tanpa menerbitkan perda baru atau sudah relevan dan tidak perlu dirubah apapun.

Dalam konsultasi publik ini dihadiri Narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah Hawari Wahid, dari Bappedalitbangda Kab. Magelang dan Tima Kajian dari Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam paparannya, Nara Sumber dari Bappeda menyandingkan Perda No. 5 Tahun 2008 dengan Perpres 10 tahun 2010 yang isinya terdapat beberapa perbedaan dari berbagai substansi diantaranya pada perda No. 5 Tahun 2008 belum mengatur tentang Pelaksanaan Koordinasi/ Hubungan Kerja dengan Tim diatasnya (Propinsi dan Pusat) sedangkan dalam Perpres 10 Tahun 2010 disebutkan Pelaksanaan tugas TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten/Kota dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.


Hawari, SH dari Kanwil Kementerian Hukum dan Ham dalam paparannya mengatakan “Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang masih dapat berlaku, hanya saja sebaiknya perlu dilakukan penyesuaian. Lanjut Hawari menjelaskan Hal tersebut mengingat adanya perubahan kondisi hukum dan empiris di wilayah Kabupaten Magelang. Dan Apabila dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan (yang mencabut Peraturan Daerah yang lama), maka hal yang perlu diatur diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kebijakan, Strategi, dan Sasaran; b)Upaya Penanggulangan Kemiskinan; c) Penerima Manfaat, Indikator Kemiskinan, dan Data Kemiskinan; d). Kelembagaan dan Sistem Informasi; e)Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; f) Pembinaan dan Pengawasan; g) Pembiayaan; dan h) Peran Serta Masyarakat” pungkasnya.

Finally, poverty is the parent of revolution and crime Kemiskinan adalah bapaknya (orang tua) revolusi dan kejahatan and poverty lowers the character of the democracy” Kemiskinan menurunkan karakter dari demokrasi, dengan adanya konsultasi publik ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang kedepannya bermanfaat dan bisa menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Magelang, semoga.