A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

kehadiran pos pelayanan pajak, masyarakat desa dimudahkan

bagian humas Bagian Humas dan Protokol

kehadiran pos pelayanan pajak, masyarakat desa dimudahkan

Ngablak (Humprot) – Guna mendekatkan dan  mempermudah  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik pendaftaran, pelaporan dan konsultasi  maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang – Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muntilan membuka Pos Pelayanan Pajak secara permanen di Kecamatan Ngablak. Hal tersebut dengan pertimbangan Kecamatan Ngablak merupakan wilayah terluar dari Kabupaten Magelang dan memiliki jarak yang relative jauh ke pusat kota / kabupaten Magelang  sehingga menjadi kendala yang berarti bagi  wajib pajak di Kecamatan Ngablak dan sekitarnya dalam melakukan kewajiban pendaftaran, pelaporan ataupun konsultasi perpajakan. Dengan kehadiran pos pelayanan pajak, masyarakat desa di kecamatan Ngablak, Pakis, Grabag dan sekitarnya kini semakin dimudahkan dan pada akhirnya pelayanan pajak kepada masyarakat bisa lebih maksimal  
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II Yoyok Satiotomo saat meresmikan pos pelayanan pajak kecamatan Ngablak di halaman kantor kecamatan Ngablak, kamis (8/10) mengatakan kantor pelayanan pajak selama ini ada di Kota Magelang, KP2KP ada di Muntilan, untuk mendekatkan kami dari pajak kepada anda maka didirikan pos pelayanan pajak. Selain itu nanti akan dikembangkan pos-pos pelayanan seperti ini di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan.
“Pos pelayanan Ngablak ini memang dibuka untuk melayani masyarakat sekitar sini”, ujarnya. Dengan adanya pos pelayanan ini mudah-mudahan uang dari pajak yang bapak ibu bayarkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di Magelang khususnya Ngablak seperti jalan, sarana dan lain sebagainya. Yoyok juga menambahkan bahwa institusinya sudah bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Magelang untuk pinjam sel. Karena ada beberapa wajib pajak yang punya kemampuan membayar pajak tetapi sengaja tidak membayar pajak maka akan dititipkan sementara ke LP Magelang. Selain itu bekerjasama dengan pihak kejaksaaan, kepolisian, Kodim. Semua demi kemajuan masyarakat magelang, tuturnya. 

Sedangkan Bupati Magelang melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Magelang Drs Joko Cahyono, MM menyambut dengan gembira atas dibukanya pos pelayanan pajak di Kecamatan Ngablak ini. Beliau mengatakan pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa dalam mengelola dan menyalurkan dana desa, maka para aparat pemerintah desa, khususnya kades dan bendahara desa, tentunya memerlukan bimbingan dalam aspek perpajakan atas dana desa yang dikelolanya agar dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku.
Untuk itu, pos pelayanan perpajakan ini menjadi satu hal yang sangat penting dan strategis keberadaannya dalam rangka mendukung pemberlakuan Undang-Undang tersebut, utamanya dalam hal pelayanan, konsultasi dan penyuluhan perpajakan, tambahnya 

Camat Ngablak, M. Taufiq Hidayat Yahya, S.STP , M.Si mengatakan  kesadaran masyarakat untuk wajib pajak dalam hal ini pembayaran PBB kecamatan Ngablak sudah tinggi. Hal ini tidak lepas dari kerjakeras dari peran para kepala desa. 

Pajak adalah iuran kepada Negara yang bersifat memaksa, meski bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara, pemungutan pajak tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Hal tersebut jelas diatur dalam pasal 23A Undang Undang Dasar 1945, dimana pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Melalui sistem self assessment yang menjadi tujuan utama adalah kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk jujur melaporkan usahanya. Wajib Pajak yang jujur dan sukarela dalam membayar dan melaporkan pajak adalah pahlawan bangsa.
Dalam upaya pencapaian target penerimaan negara pada tahun 2015 berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak baik penggalian potensi dan berbagai perbaikan dalam bidang pelayanan serta upaya publikasi perpajakan agar masyarakat menjadi lebih sadar dan taat melakukan kewajiban perpajakan, termasuk didalamnya  mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan.  Di Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 ini, Wajib Pajak diberikan keleluasaan untuk memperbaiki laporan pajak sebelum tahun pajak 2015 sekaligus menyetorkan kekurangan pajaknya. Terkait dengan kebijakan TPWP 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui himbauan, sosialisasi dan konseling, akan memastikan Wajib Pajak secara sukarela membetulkan laporan pajaknya. Melalui kebijakan TPWP 2015, pemerintah mendorong masyarakat untuk membangun negeri dengan cara membayar pajak, sesuai dengan kewajiban dalam undang-undang.