A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

Pertemuan Berkala JDIH Kab. Magelang ke 3 Tahun 2017

Mujib Asnawi, S.I.Pust Bagian Hukum


Untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; perlu adanya pembinaan berkala kepada petugas pengelola jdih sehingga bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansinya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Bagian Hukum kembali menggelar pertemuan petugas pengelola JDIH Kab. Magelang pada tanggal 23 November 2017, acara yang bertempat di omah Budur Djowahan ini dihadiri oleh 60 Petugas JDIH dari masing-masing SKPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kab Magelang, acara dibuka oleh Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Nur Pudjining diahati, SH dan nara sumber dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Pembinaan kali ini ZRT Mulyono, SH, MH sebagai nara sumber menjelaskan bagaimana sebuah jaringan itu sangat diperlukan di era informasi ini, produk hukum yang terintegrasi secara nasional sudah merupakan kebutuhan yang tak bisa dipungkiri lagi, beliau juga menjelaskan kewajiban petugas JDIH diantaranya adalah 1) Pengumpulan Bahan Dokumentasi Hukum di instansinya 2)Pengelolaan Bahan Dokumentasi Hukum Secara Manual dan Digital 3)Penerbitan dokumentasi hukum dan 3) Penyebarluasan Produk Hukum Pada Masyarakat Secara Manual dan Digital.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Julianto, S.Kom memberikan pembinaan kepada para petugas JDIH dalam mengelola dokumentasi hukum di instansinya, diantaranya bagaimana menginventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, pelabelan dan penataan dokumentasi hukum di rak secara manual maupun digital sesuai dengan subyeknya. Selanjutnya beliau menambahkan “JDIH Kabupaten Magelang yang dalam lomba penilaian JDIH Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 mendapatkan urutan ke 24 dari 31 Kab/Kota, dan pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan menjadi urutan ke 8, namun masih perlu beberapa peningkatan lagi diantaranya lebih intens dalam pelaporan pada Biro Hukum dan BPHN, Up date Berita Produk Hukum, dan Pengintegrasian Database Produk Hukum” imbuhnya.


Pada akhirnya, dalam pengelolaan JDIH perlu adanya tertib administrasi baik inventarisasi koleksi maupun pengaplikasian fisik produk hukumnya karena Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.