A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

PKL Mau Dibawa Kemana ... ? (Evaluasi Perda Tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima)

Mujib Asnawi, S.I.Pust Bagian Hukum


Kota Mungkid – 27 Maret 2017.
      Sekitar 20 perwakilan pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di Kab. Magelang antusias mengikuti acara konsultasi publik yang digelar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, di ruang Cemerlang, Sabtu (25/3/2017). Selain Perwakilan dari PKL acara ini juga melibatkan unsur pemerintahan yang terdiri dari SKPD pemrakarsa perda, SKPD terkait, Polres, Kodim serta unsur akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

     Agenda konsultasi publik ini digelar dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan langsung dari para PKL  terkait implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima (P3KL).

     Plt Kepala Bagian Hukum, Sarifudin, SH mengatakan bahwa Konsultasi Publik ini diharapkan bisa memberikan masukan kondisi riil yang terjadi di masyarakat, antara lain masalah yang terjadi di beberapa titik tempat  berjualannya PKL yang mengganggu pejalan kaki karena penempatan yang tidak sesuai, “Jadi hasil kajian ini nanti disusun bukan untuk menyusahkan PKL, tapi sebaliknya diharapkan bisa memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima untuk mencari rejeki secara legal," ujarnya.

  
    Lek Gareng, Penjual Soto di Kec. Salaman, mengusulkan adanya kesepakatan tertulis antara pedagang PKL dengan Pemerintah agar setelah penempatan tidak berpindah dengan sendirinya dan mencari tempat yang tidak diperkenankan untuk jualan, selain itu ia menambahkan agar Pihak Kecamatan senantiasa siap jika PKL membutuhkan perizinan sehingga tidak lari kesana-kemari karena ketidakjelasan alur perizinan.

    Warno, perwakilan dari PKL Mertoyudan Corner juga berharap agar ada ketegasan larangan parkir di pinggir jalan provinsi antara Blondo sampai dengan Artos dan dibuatkan plang agar pengendara tidak memarkir di bahu jalan, di PKL Mertoyudan Corner juga sudah diberlakukan larangan kepada pengamen, pengemis, pengasong dan pemulung untuk tidak masuk kawasan Mertoyudan Corner dan diharapkan aturan itu juga dimasukkan dalam peraturan daerah yang sedang dikaji dan evaluasi ini, imbuhnya.

    Pada akhirnya, konsultasi publik yang merupakan bagian dari tahapan kajian dan evaluasi ini akan menghasilkan remokendasi apakah Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima ini akan dirubah, dicabut untuk dibuat aturan baru, dicabut saja dan tidak perlu diatur, atau dibiarkan tetap berlaku.