Protes DLP, 70 Dokter Aksi Damai Duduki DPRD Kabupaten Magelang
Puluhan dokter Magelang baik dokter umum dan dokter spesialis mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magelang, di gedung DPRD lantai 2, Kota Mungkid. Sejumlah dokter yang terikat di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Magelang melakukan aksi damai.
70 dokter tersebut memprotes tentang program studi Dokter Layanan Primer (DLP). IDI Cabang Magelang menilai DLP ibarat menutup asap tanpa penanganan yang tepat.
"Permasalahan kesehatan terkait JKN (Jaminan Kesehatan Nasional-red) bukan hanya terjadi di layanan primer saja. Termasuk di rumah sakit sekunder maupun tersier," kata dr Hary Sasongko, Sp. OG, Ketua IDI Cabang Magelang, Senin (24/10/2016).
Hary sasongko, menilai DLP menjadikan masalah baru karena menghambur-hamburkan uang negara. Selain itu tidak menghargai kompetensi dokter yang selama ini telah ada di masyarakat.
"Konflik horizontal antara dokter DLP maupun dokter non DLP pada ranah pelayanan primer. Yang jelas juga merugikan masyarakat," katanya.
Menurutnya, pihaknya sepakat untuk memilih aksi damai sebagai peringatan karena isu DLP belum menemukan solusi. ’’Kami ingin masyarakat tahu bahwa rencana pemerintah terkait DLP ini salah kaprah. Seakan-akan menambah beban bagi dokter namun tak memperbaiki kinerja,’’ terangnya
Dia menegaskan, pendidikan DLP yang digembor-gemborkan setara dengan pendidikan spesialis justru menghamburkan uang dan waktu dokter.
Hanya untuk menguasai beberapa modul tambahan, peserta harus mengeluarkan Rp 300 juta per tahun. Selain itu, mahasiswa pun harus melepaskan pekerjaannya karena lembaga yang menyediakan hanya hanyalah 17 Fakultas Kedokteran.
’’Kalau dibandingkan dengan program P2KB (Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dari IDI sudah jelas beda. Hanya habis Rp 1 juta per modul yang bisa diambil di 430 Cabang. Modul pun disesuaikan dengan apa yang diperlukan di daerah tugas mereka,’’ ungkapnya.
Terkait tuduhan pemerintah bahwa kualitas dokter umum rendah karena sering merujuk, Sasongko menjelaskan bahwa rujukan yang banyak itu disebabkan oleh banyak faktor.
Pertama, obat dan alat kesehatan yang seringkali tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Kedua, masih belum meratanya distribusi dokter yang membuat dokter tak punya banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan.
’’Kalau misalnya dokter diberi waktu kurang dari 10 menit untuk melakukan konsultasi karena terlalu banyak pasien menunggu, otomatis mereka merujuk kasus-kasus yang dikira tidak bisa ditangani,’’ ungkapnya.
Dokter Harry Sasongko berharap perjuangan IDI Cabang Magelang tidak sampai disini. Dia berharap DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan ke Kemenkes.
Dalam kesempatan tersebut para dokter diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto, SE yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Drs. Soeharno di Ruang pertemuan DPRD Kabupaten Magelang.
