A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

Siprokumda inovasi dari Bagian Hukum

bagian humas Bagian Humas dan Protokol


Kota Mungkid (humprot) – Berawal dari proses pencatatan dan koreksi yang selama ini dilakukan secara manual oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang yang menimbulkan permasalahan berupa penyediaan informasi tidak dapat dilakukan secara cepat, berkas sering hilang pada saat koreksi, tidak hemat kertas dan SKPD selalu meminta informasi ke Bagian Hukum atau sebaliknya. Oleh karena itu berkaca dari hal tersebut, Bagian hukum melakukan terobosan menggunakan penerapan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Siprokumda) yang akan dilaunching pada tahun 2016 mendatang.

Menurut Kepala Bagian Hukum Idam Laksana, SH, M.Hum saat membuka acara sosialisasi dan pelatihan Siprokumda di ruang rapat bina karya, senin (7/12) mengatakan  penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan cara dan metode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Siprokumda merupakan jawaban atas permasalahan dalam proses penyusunan produk hukum. 
“Kami melihat, kalau SK, draf itu bolak-balik naik, berapa kertas yang dibutuhkan, hal tersebut merupakan pemborosan” ujarnya. Selain itu ada beberapa proses koreksi yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya Siprokumda pengguna dapat melakukan pemantuan dan penelusuran kemajuan proses penyusunan produk hukum daerah secara mandiri. Selain itu adanya fasilitas untuk melakukan koreksi pada produk hukum yang diunggah dapat mempercepat proses koreksi serta mengurangi penggunaan kertas dalam proses koreksi produk hukum. Publikasi produk hukum yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui sistem sehingga dapat mudah diakses masyarakat.

Idam juga menjelaskan bahwa pada tahun 2015 ini yang sudah diundangkan itu 10 perda, yang masih dievaluasi di provinsi itu 2 perda. Sedangkan untuk Peraturan Bupati ada 46 yang sudah jadi, yang dikoreksi masih ada 6, yang siap naik sudah ada 3, yang dikembalikan ke skpd ada 7. jadi totalnya ada 62 Peraturan Bupati. Untuk Surat Keputusan Bupati sampai dengan hari ini yang sudah selesai 611 SK, yang masih di bupati berjumlah 25 SK, yang dikoreksi masih 10 dengan total keseluruhan 646 SK. Idam menambahkan menyusun produk hukum daerah khususnya perda itu minimal memerlukan waktu 2 tahun

Nurohmah Hidayati dari Bagian Hukum mengatakan Siprokumda adalah sistem yang menyajikan informasi mengenai proses penyusunan produk hukum daerah meliputi peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan produk hukum, mempermudah pemantuan dalam setiap tahapan penyusunan produk hukum, mengurangi penggunaan kertas serta meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan produk hukum. Sosialisasi dan pelatihan Siprokumda dilaksanakan selama 2 hari (7-8/12) dengan dihadiri petugas SJDI dan pejabat eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang