A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

SOSIALISASI PERDA KAB.MAGELANG NO. 15 TH. 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Nisa Adelia, S.I.IP, M.Hum Bagian Hukum

         Dalam rangka sosialisasi produk hukum daerah tentang pegisian perangkat desa, Bagian hukum Setda Kabupaten Magelang melakukan sosialisasi Perda No 15 Tahun 2016 beserta petunjuk pelaksanannya pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksnannya, menuntut pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga dibutuhkan perangkat desa yang professional dan kompeten dibidangnya. Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi serta unsur pendukung tugas teknis kepala desa.   Kedudukan perangkat desa selaku pembantu, pendukung, dan pelaksana kebijakan kepala desa dalam penyelenggara pemerintah desa menjadi sangat penting. Tandas plt. Sekretaris Daerah Agung Trijaya,S.H.,M.H. dalam sambutan pembukaan, 27 februari 2017 di ruang Bina Praja Setda Kabupaten Magelang.

Acara sosialisasi yang dilaksanakan selama 7 hari mulai dari tanggal 27, 28 Februari 2017, dan tanggal 2, 4, 6, 7, 8 Maret 2017 diikuti oleh seluruh Kepala Desa, Ketua BPD dan Kecamatan se-Kabupaten Magelang. Terdapat dua Pemateri sosialisasi. Pertama,  Khoirul Anwar, S.S.T.P., M.Si. Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Dispermasdes)  yang memberikan materi Perda Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kedua, Djoko Susilo, S.Sos. Kasubag Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang yang memberikan materi Perbup Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

 

 

Adapun rincian materi yang disampaikan oleh pemateri meliputi :

1. Perangkat desa;

2. Pengangkatan perangkat desa, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

a. persiapan;

b. penjaringan bakal calon;

c. penyaringan bakal calon; dan

d. penetapan.

3. Tim pemantau pengisian perangkat desa;

4. Kewajiban, larangan dan sanksi;

5. Pemberhentian perangkat desa;

6. Mutasi jabatan perangkat desa;

7. Pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt);

8. Unsur staf perangkat desa; dan Ketentuan peralihan


Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para Kepala Desa memahami betul aturan dan tata cara dalam penataan kembali perangkatnya. “Jangan sampai karena ketidak tahuan kita, kita terjerat kasus hukum” imbuh Plt. Sekretaris Daerah Agung Trijaya,S.H.,M.H. Penataan perangkat desa ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.