A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mujib Asnawi, S.Si Bagian Hukum




Kota Mungkid, 19/09/2017.
      Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, dimana pemilu serentak tersebut merupakan pemilu serentak petama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bagian Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung di Ruang Bina Praja, Senin (18/09/2017).

     Sosialisasi ini ditujukan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang, DPD/DPC Partai Politik, KPU dan BAWASLU, Organisasi Kemasyarakatan; dan intansi Vertikal, diikuti peserta sebanyak 76 orang, kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka oleh Sarifudin, SH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

     Sarifudin, SH dalam sambutannya mengatakan “kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pemahaman dan kesiapan didalam menyongsong pemilu serentak sehingga tercipta pemilihan umum yang efektif dan efisien, dan tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil”.


    Sebagai Narasumber pada acara Sosialisasi ini adalah Rahmat Santoso, M.Si selaku kasi Lembaga Pemerintahan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Hal ini akan dapat tercapai, apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.


    Lanjut Rahmat, suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namun demikian, juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu. “Intinya, diperlukan persamaan persepsi di antara pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencapaian Pemilu yang demokratis tersebut,” tuturnya.

    Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mencatat, beberapa hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat 92%, Pemilu 2004 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat 84%, Pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat 71%, dan Pemilu 2014 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat 74%.
Terakhir, Rahmat juga berharap agar partisipasi politik masyarakat meningkat menggunakan hak pilihnya tanpa ada rasa tekanan dari pihak manapun.”Saya berharap kualitas dan kuantitas Pemilu serentak 2019 menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.