A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 55
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 17
Function: browser_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 160
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 18
Function: os_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

Setda Kabupaten Magelang

PERSANDIAN SEBAGAI PENGAMANAN INFORMASI

Wed, 06 2016 dilihat: 69 kali
Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk menjabarkan kewenangan daerah terkait urusan persandian maka dilakukanlah Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. 

Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Oleh karena itu Lembaga Sandi Negara selaku pembina tunggal persandian perlu memfasilitasi pengembangan kompetensi dengan menyelenggarakan Diklat Fungsional maupun Diklat Teknis yang aplikatif. 

Adapun Penjabaran Fungsi Persandian pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1.Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi
Melaksanakan pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
Menyusun perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengutamakan keamanan informasi di tingkat kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah;
Menyusun kebijakan-kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara;
Melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi;

2.Pengelolaan Sumber Daya Persandian
Melaksanakan pemenuhan kompetensi SDM Sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara Pelaksanaan jabatan fungsional di bidang persandian JFS dan OTS
Pemenuhan kesejahteraan bagi SDM Sandi sebagai pengelola pengamanan persandian melalui pemberian tunjangan pengamanan persandian (TPP) 
Pemenuhan kesejahteraan bagi SDM Sandi JFS dan OTS melalui pemberian tunjangan jabatan fungsional 
Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian.
Melaksanakan peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan/mengikuti sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah dan di tingkat pengelola informasi di setiap perangkat daerah.

3.Dukungan Layanan Operasional Persandian untuk Keamanan Informasi
Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara;
Melaksanakan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah;
Melaksanakan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data;

4.Pengawasan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Internal
Melaksanakan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing–masing perangkat daerah;
Melaksanakan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing–masing perangkat daerah;